Komisi IX DPR RI meminta pemerintah meniadakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jameskda). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada dualisme program kesehatan bagi masyarakat saat  pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 Januari 2013.

"Pemerintah harus tegas, jangan sampai ada dualisme. Jamkesda itu harus ditiadakan. Nanti, BPJS itu perorangan dan bayar iuran atau dibayarkan oleh negara," kata Anggota Komisi IX,  Surya Chandra Surapaty saat rapat kerja  dengan pemerintah membahas  persiapan  Jaminan Kesehatan Nasional dengan Menkes, Menkeu, Bappenas,  DJSN, dan Dirut PT. Askes (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7)

Surya  meminta agar pemerintah daerah yang masih memberlakukan Jamkesda harus dipaksa untuk mendaftarkan warganya ke BPJS. "Sebenarnya dengan BPJS ini daerah jadi ringan. Toh dengan Jamkesda malah pemerintah setempat banyak berutang ke rumah sakit," tukas politisi dari F-PDIP.

Sementara, Anggota Komisi IX  dari F-PG, Endang Syarwan Hamid  meminta pemerintah untuk serius menghadapi pelaksanaan BPJS Kesehatan. "Kuncinya di Menteri Keuangan. Karena, Bapak ini yang mengelola keuangan negara," kata Endang.

Endang merasa aneh, mengapa  Menkeu selalu mengatakan tak ada anggaran, sementara dana Bansos bertebaran di lintas kementerian dan lembaga. Namun , dana itu tidak mampu mendongkrak orang miskin dalam bidang kesehatan dan pendidikan dan ekonomi. (sc)/foto:odjie/parle/iw.